Dipo Alam tak keberatan disebut 'centeng SBY'
![[imagetag]](http://www.mediaindonesia.com/spaw/uploads/images/article/image/20111231_091544_dipo_alam.jpg)
Sekretaris Kabinet Dipo Alam (Foto : ANTARA/Yudhi Mahatma/sa)
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada Pemilihan Presiden 2004 dan 2009 adalah salah satu pemilih untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sehingga mantan aktivis mahasiswa itu merasa wajib menyuarakan para pemilih SBY dengan membela SBY.
"Saya mau disebut jadi 'centeng SBY' atau saya sebagai 'penjilat SBY'. Itu tidak apa-apa," katanya di Jakarta, Sabtu, mengenai adanya pandangan yang menilai Seskab "berani-beraninya" mengingatkan menteri-menteri KIB II agar aktif membela SBY bila dimiringkan dalam berita.
Menurut Dipo Alam, partainya adalah partai pemilih SBY yang pada Pilpres 2009 mencapai 60 persen suara.
"SBY dalam Pilpres 2009 terpilih jadi Presiden untuk masa jabatannya yang kedua 2009-2014 dalam satu putaran karena berdasarkan kemampuan dan ketokohannya yang baik sebagai pemimpin," katanya.
Dipo tidak percaya kalau terpilihnya SBY karena dukungan partai-partai koalisi. Rakyat Indonesia, katanya, telah memilih pemimpin terbaik untuk mereka.
"Jadi, para pemilih SBY yang 60 persen itulah yang merupakan partai politik yang sejatinya,a genuine political party," katanya lagi.
Bagi Dipo, jabatan adalah amanah, yaitu amanah dari 60 persen pemilih. Jadi, secara konstitusional, SBY bertugas menjalankah amanah sebagai presiden sampai masa akhir jabatan pada tahun 2014.
"Sampai detik ini, saya menilai dan percaya bahwa SBY adalah pemimpin amanah yang terbaik dibandingkan dengan tokoh politik lain yang ada, kinerjanya berhasil dan integritasnya sangat baik serta mendapat pujian," katanya lagi.
Oleh karena itu, Dipo Alam siap mengawal SBY dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai presiden sampai 2014. Dipo siap mengkritik balik tokoh-tokoh politik, media nasional atau asing, atau anggota DPR atau lembaga-lembaga negara lainnya yang mencoba melemahkan atau mendiskreditkan kepemimpinan SBY sebagai presiden.
"Saya mengajak menteri-menteri KIB II harus konsekuen mengawal kepepimpinan SBY sampai 2014 untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan baik, dan terus berjuang mengurangi tingkat capaian-capaian yang belum tercapai sesuai harapan masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengajak menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mau mengoreksi pemberitaan yang tidak benar dan rajin menjelaskan kepada publik capaian-capaian yang telah dicapai oleh pemerintahan SBY-Boediono (A017/A011)
http://www.antaranews.com/berita/290...ut-centeng-sby
Quote:
| Quote:
Quote:
sekali-sekali main dong ke kantor Bappenas, buka2 data dan tanya kepada pegawai yg jujur disana (bukan yg "ABS"). :o seperti contohnya pada berita dibawah ini: Bappenas : Target Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan Meleset Anggaran Kurang, RPJM Rusunawa Hanya Tercapai 51% |
Seskab Main Ancam, Parpol Gerah
![[imagetag]](http://www.indopos.co.id/images/stories/folder-news/2011/DESEMBER/TGL31/1b.jpg)
JAKARTA–Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa dirinya terus memantau kinerja para menteri benar-benar membuat kalangan parpol yang punya kader di kabinet tersinggung.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masing-masing memiliki kader di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, menganggap pernyataan Dipo berlebihan dan tidak proporsional lagi. Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengingatkan sebagai Menseskab posisi Dipo kedudukannya setara atau sederajat dengan anggota kabinet lainnya.
''Pak Dipo Alam itu janganlah bersikap seperti centeng kekuasaan. Overdosis. Posisi beliau sebagai Menseskab itu kedudukannya setara atau sederajat dengan anggota kabinet lain,'' kata Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi kepada JPNN, Jumat (30/12).
Sebelumnya, Dipo menyatakan bahwa reshuffle kabinet masih sangat mungkin dilakukan. Dipo mengklaim terus memonitor kinerja para menteri dan melaporkan hasilnya ke Presiden SBY. Menurut Viva, pernyataan Dipo berlebihan dan terkesan arogan.
Karena posisi Dipo yang setara dengan anggota kabinet lainnya juga harus diawasi dan dimonitor. ''Dipo itu menteri yang juga harus diawasi dan dimonitor kinerjanya. Pekerjaan dia bukan mengawasi dan memonitor kinerja menteri yang lain," kata Viva. Karena itu, Viva pun menyarankan Dipo untuk fokus mengurus tugas pokok dan fungsinya sebagai Setkab.
''Lebih baik Pak Dipo mengurus tanggung jawabnya sebagai menteri, apakah sudah sesuai tugasnya dan dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik atau belum. Sebab bila ada kendala di internal kabinet, secara fungsional justru itu yang menjadi tanggung jawab beliau,'' ucap Viva. Ketua Badan Pemenangan Pemilu di PAN itu menambahkan, sudah ada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang memiliki kewenangan melakukan penilaian atas kinerja para menteri.
Dengan demikian tanpa ada laporan dari Dipo, sambung Viva, Presiden SBY pasti sudah tahu betul capaian kinerja masing-masing menteri. Itu sebabnya, Viva balik meminta Presiden mengevaluasi kinerja Dipo yang terkesan hanya cari muka. ''Sikap Pak Dipo sangat tidak patut sebagai seorang menteri karena terkesan mencari muka kepada presiden. Justru dengan statemen pak Dipo yang kurang tepat dan tidak patut itu sebaiknya presiden mengevaluasi posisi pak Dipo di kabinet,'' pungkasnya. Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi Arwani Thomafi menyampaikan kegerahan senada. Dihubungi kemarin, Arwani meminta agar Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo lebih bersikap profesional dan Proporsional. Tidak main ancam, terhadap sesama menteri atau pembantu Presiden.
''Ancaman Dipo Alam kepada para menteri tidak pada tempatnya. Penilaian terhadap kinerja menteri dan reshuffle merupakan kewenangan Presiden SBY,'' kata Ketua, Arwani Thomafi saat dihubungi JPNN, Jumat (30/12). Menurutnya, Dipo tak pelu menebar ancaman. Justru sebagai pembantu Presiden, kata Arwani. Dipo lebih baik meningkatkan koordinasi dengan para menteri lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Arwani yang juga dipercaya sebagai Sekretaris FPPP DPR itu menambahkan, pernyataan Dipo ke publik bisa ditafsirkan bahwa dalam KIB II ada rivalitas antarmenteri. Sementara Dipo, kata Arwani, sebagai menteri tak berhak menilai kinerja menteri lainnya.
''Dalam konstitusi sudah jelas bahwa yang mengawasi dan berwenang penuh untuk menilai kinerja menteri adalah Presiden. Dan untuk itu, Presiden juga sudah membentuk UKP4,'' tegasnya. Apakah PPP menganggap ancaman Dipo itu juga ditujukan ke Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang notabene kader PPP?
''Kami tidak merasa terancam karena perfomance dua kader PPP di kabinet itu baik-baik saja,'' pungkasnya. Sementara Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menegaskan bahwa Seskab itu hanya mengelola dan memanajemen kerja kabinet. "Tidak ada itu fungsi mengawasi dan menilai menteri. Yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden," jelas Iberamsjah, kepada JPNN, Jumat (30/12) di Jakarta. "Dipo berlebihan, dia merasa hebat sekali, merasa menjadi menteri yang paling benar," kata Iberamsjah.
Dia menegaskan, harusnya Dipo Alam mendapatkan peringatan keras dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena sudah melampaui wewenangnya sebagai seskab. "UKP4 saja hanya menyampaikkan saran. Tidak sampai melampaui wewenang presiden. Dalam sistem presidensial, yang boleh mengevaluasi, menilai, mengangkat dan memberhentikan menteri adalah presiden," kata Iberamsjah. Senada dengan Viva, apa yang dilakukan Dipo tidak lebih dari mencari muka ke Presiden SBY saja."Itu hanya mencari muka saja sama presiden, mungkin takut direshuffle," kritik Iberamsjah.
Seskab adalah menteri yang tidak memiliki kementerian.Karena dia hanya melakukan fungsi manajemen. "Mengapa urus kinerja menteri, itu melebihi tugas. Itu harus ditegur keras presiden," ungkap Iberamsjah. "Tapi, kita kan tahu presiden kita itu terkenal tidak tegas, tidak berani," timpal Iberamsjah. Apalagi, lanjut dia, kalau Dipo memberikan penialaian kepada Menteri Koordinator, itu sangat tidak benar. "Itu hanya cari perhatian kepada presiden tapi dengan cara yang salah. Menteri harusnya tersinggung. Yang jadi bos itu SBY atau Dipo Alam," Iberamsjah menegaskan. (ara/boy/jpnn)
http://www.indopos.co.id/index.php/b...pol-gerah.html
.kyrie.eleison. 02 Jan, 2012
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2012/01/dipo-alam-tak-keberatan-disebut-centeng.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar Dengan Baik dan Apabila Anda Tidak Memiliki Akun Google Silahkan Pilih Setting Anonymous dan Silakan Berkomentar Terima Kasih